Bocah SD di Medan Belajar di Lantai Karena Belum Bayar SPP. [dok. Tangkapan Layar/Istimewa] |
Medan - Publik dihebohkan oleh video viral yang memperlihatkan MI (10), seorang siswa SD di Kota Medan, terpaksa belajar di lantai kelas karena tidak membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan.
Kepala Sekolah Akui Kesalahan, Guru Wali Kelas Diduga Bertindak Sendiri
Menanggapi kejadian ini, Kepala Sekolah SD Swasta Abdi Sukma, Juli Sari, mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada ibu MI, Kemalia, saat ibu tersebut mendatangi sekolah pada Rabu, 8 Januari 2024.
"Sudah kejadian itu kan orang tuanya nangis-nangis. Di kelas 4 kami tanya keluarganya. Begini, sudah kami selesaikan hari itu juga. Saya sebagai kepala sekolah sudah memohon maaf, sama orang tua sudah selesai sebenarnya," ucap Juli kepada wartawan di Kota Medan, Jumat 10 Januari 2025.
Juli mengakui bahwa MI belum melunasi uang SPP, namun menegaskan bahwa hal itu bukan alasan untuk menghukum siswa dengan cara belajar di lantai. "Sebenarnya anak itu tidak menerima rapor karena belum melunasi SPP. Tapi tidak jadi permasalahan sekolah sebenarnya," tutur Juli.
Juli menuding Wali Kelas MI, berinisial H, telah membuat peraturan sendiri tanpa berkonsultasi dengan pihak sekolah. "Wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima rapor, tidak boleh menerima pelajaran. Membuat peraturan tanpa kompromi dengan dengan pihak sekolah," jelas Juli.
Ibu MI Ungkap Kesedihan dan Rasa Takut Anaknya
Ibu kandung MI, Kamelia, menceritakan bahwa anaknya mengalami tekanan psikologis akibat hukuman belajar di lantai. "Anak kedua dari tiga bersaudara itu, setiap sekolah ada rasa takut. Hukuman duduk di lantai kelas saat jam sekolah sejak hari pertama semester genap, Senin 6 Januari 2025," ujar Kamelia.
Kamelia mengungkapkan kesedihannya saat mendatangi sekolah anaknya pada hari Rabu, 8 Januari 2025. "Suasana dalam kelas pecah, betapa sedihnya ibu berstatus orang tua tunggal itu, melihat anaknya mengikuti belajar di lantai kelas," lanjut Kamelia.
Kejadian ini memicu pertanyaan tentang etika dan profesionalitas guru dalam menjalankan tugas. Apakah hukuman belajar di lantai kelas merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran SPP? Apakah tindakan Wali Kelas H sudah sesuai dengan prosedur dan etika pendidikan?
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh pihak terkait dalam dunia pendidikan. Pihak sekolah diharapkan lebih sensitif dan bijaksana dalam menangani masalah keuangan siswa. Sementara itu, para guru diharapkan lebih mengedepankan metode pengajaran yang positif dan humanis. (mis/red)